Shoofiya, Silmina Inna (2024) Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
|
Text (cover)
20071010117.-cover.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (bab 1)
20071010117.-bab1.pdf Download (366kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (bab 2)
20071010117.-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2026. Download (351kB) | Request a copy |
|
|
Text (bab 3)
20071010117.-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2026. Download (259kB) | Request a copy |
|
|
Text
20071010117.-bab4.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
Text
20071010117.-daftarpustaka.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text (lampiran)
20071010117.-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2026. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjetivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 12 ayat (1), dan 12 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 12 ayat (1), dan 12 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Shoofiya SIlmina Inna | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2024 10:21 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2024 10:21 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/20328 |
Actions (login required)
 |
View Item |