Febrianto, Aditya Cahyo (2018) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DALAM SURAT PERINTAH KERJA (STUDI KASUS DI SATPOL PP KOTA SURABAYA). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jatim.
|
Text
COVER.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 3.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 4.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (105kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dalam pemutusan hubungan kerja sepihak dalam surat perintah kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus sepihak oleh pihak pemberi kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari literature, perundang-undangan yang berlaku. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor internal yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak di dalam surat perintah kerja Satpol PP Kota Surabaya meliputi : pihak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak melakukan sebagaimana tugas dan kewajibannya, dan adanya kebijakan pihak pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana atau terganggungya pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak di dalam surat perintah kerja Satpol PP Kota Surabaya meliputi : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak masuk kerja selama tiga hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah, sakit melebihi empat belas hari kerja kecuali rawat inap, melakukan tindakan yang dilarang di dalam Surat Perintah Kerja, dan pihak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menderita sakit yang berkepanjangan selama lebih dari satu bulan dan berakibat tidak memungkinkan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus sepihak oleh pemberi kerja maka perlindungan yang digunakan adalah perlindungan hukum represif karena perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melanggar kewajiban yang telah tercantum dalam Surat Perintah Kerja yang merupakan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pihak Pemerintah Kota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai pihak pemberi kerja. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Perintah Kerja, Satpol PP
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Amalia Hani | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Feb 2023 07:18 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Feb 2023 07:18 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/12108 |
Actions (login required)
 |
View Item |