Romli, Moh (2022) ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.
|
Text (Cover)
18071010166. Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
18071010166. BAB I.pdf Download (294kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
18071010166. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 4 August 2024. Download (121kB) |
|
|
Text (BAB 3)
18071010166. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 4 August 2024. Download (121kB) |
|
|
Text (BAB 4)
18071010166. BAB IV.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
18071010166. Daftar Pustaka.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
18071010166. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 4 August 2024. Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, yang merupakan satu dari delapan terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait penuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Hukuman Mati, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Moh. Romli | ||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2022 03:36 | ||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2022 03:36 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/8617 |
Actions (login required)
 |
View Item |