Rizaldi, Muhammad Arga (2022) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
18071010067.-COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (bab 1)
18071010067.-BAB 1.pdf Download (822kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (bab 2)
18071010067.-BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2024. Download (603kB) |
|
|
Text (bab 3)
18071010067.-BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2024. Download (653kB) |
|
|
Text (bab 4)
18071010067.-BAB 4.pdf Download (269kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
18071010067.-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (356kB) | Preview |
|
|
Text (lampiran)
18071010067.-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2024. Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis yuridis tindakan gratifikasi seksual termasuk sebagai tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta menganalisis mengenai perbandingan hukum antara negara Malaysia dan Singapura dalam rangka dasar hukum untuk menjerat para pelau gratifikasi seksual dan juga menganalisis gambaran mengenai pengaturan gratifikasi seksual didalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ideal untuk kemudian hari yang terhindar dari kekaburan norma dan multi tafsir. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pasal 12 B UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai gratifikasi seksual, tetapi dalam penjelasannya terdapat frasa fasilitas lainnya maka dari itu bisa dilakukan penafsiran ekstensif dan penafsrian historis, meskipun begitu tidak menutup kenyataan bahwa dalam pasal 12 B masih terdapat kekburan norma maka dari itu diperlukan kriminalisasi untuk tindak pidana gratifikasi seksual
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Muhammad Arga Rizaldi | ||||||||
| Date Deposited: | 01 Aug 2022 07:55 | ||||||||
| Last Modified: | 01 Aug 2022 07:55 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/8552 |
Actions (login required)
 |
View Item |