TINJAUAN YURIDIS FILM TANPA SENSOR DI PLATFORM LAYANAN STREAMING FILM

Tamira, Garnisella (2022) TINJAUAN YURIDIS FILM TANPA SENSOR DI PLATFORM LAYANAN STREAMING FILM. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) 18071010018_COVER.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (1MB)
	Text (BAB I) 18071010018_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (393kB)
	Text (BAB II) 18071010018_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (217kB)
	Text (BAB III) 18071010018_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (242kB)
	Text (BAB IV) 18071010018_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (74kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 18071010018_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (113kB)
	Text (LAMPIRAN) 18071010018_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2025. Download (3MB)

Abstract

Kehadiran Platform streaming film salah satunya Netflix di Indonesia yang menyiarkan film tanpa sensor berakibat siaran tersebut bertentangan dengan nilai budaya Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga timbul pertanyaan apa tanggung jawab bagi Platform streaming film atas film tanpa sensor. Selain itu, mengingat di Indonesia mewajibkan sensor maupun filter konten film terhadap film yang akan diedarkan maupun dipertunjukkan pada masyarakat, maka terdapat permasalahan mengenai apakah kewajiban sensor film diterapkan juga pada Platform layanan streaming film yang saat ini tidak mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT)/ Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk peredaran film tanpa sensor di dalam layanan streaming film sangat bervariatif yaitu bentuk film berisi tentang kekerasan, perjudian, narkotika, adegan seks secara vulgar, diskriminasi kelompok, agama, dan melanggar harkat martabat masyarakat. Perbuatan penyedia layanan streaming film yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat adalah memproduksi film yang melanggar peraturan, tidak mengajukan permohonan sensor, dan pelaku usaha tidak membangun badan usaha tetap. Penegakan hukum yang bisa dilakukan agar penyedia layanan streaming film dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui Lembaga Polri adalah dengan cara melaksanakan proses peradilan Pidana. Terkait dengan keberadaan Perusahaan Netflix yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia Maka Lembaga POLRI menggunakan Pasal 2, pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Streaming Film, Tanpa Sensor, Penegakan Hukum

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: