Ramadhani, Andrew (2022) URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
|
Text
18071010150_Cover.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
18071010150_BAB 1.pdf Download (380kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
18071010150_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 9 June 2025. Download (241kB) |
|
|
Text (Bab 3)
18071010150_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 9 June 2025. Download (261kB) |
|
|
Text (Bab 4)
18071010150_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 9 June 2025. Download (50kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
18071010150_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
18071010150_LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Prostitusi merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencederai norma hukum saja, tetapi keseluruhan norma juga dicederai mulai norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Tindak pidana prostitusi di Indonesia kian bertambah jumlah kasusnya. Praktek prostitusi di dalamnya terdapat 3 (tiga) subjek yang saling berkaitan, yakni pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya hanya mengatur ancaman hukuman perbuatan prostitusi terhadap mucikarinya saja, tidak mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu menggali kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia sekaligus urgensi kriminalisasinya. Metodologi penelitian ini ialah normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Daerah (perda) yang hanya ada di beberapa daerah, yakni Kota Surabaya, Jakarta dan Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang di dalamnya mengatur tentang hukuman berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarganya. Inkonsistensi aturan penjatuhan hukuman tersebut tentu sangatlah membingungkan dan hukumannya juga tidak membuat jera. Kasus prostitusi di Indonesia apabila melihat sisi KUHP, tentu sulit untuk berkurang jika dengan hanya memidanakan mucikarinya saja dan membiarkan pengguna jasa prostitusi yang sejatinya merupakan akar permasalahan dari praktek prostitusi. Pengguna jasa prostitusi apabila tidak ada, maka mucikari serta penyedia jasa juga tidak ada. Pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian wajib untuk diberantas dengan cara kriminalisasi terhadapnya. Kata Kunci: Urgensi, Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Andrew Ramadhani Ramadhani | ||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2022 07:46 | ||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2022 07:46 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/6955 |
Actions (login required)
 |
View Item |