Amirah, Shahnaz Arianne (2022) ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENGENAAN PAJAK PENJUALAN DAN PPN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA AKIBAT PERUBAHAN KONTRAK PKP2B MENJADI IUPK DAN ADANYA UU CIPTA KERJA. Masters thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
|
Text
20062020020_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
20062020020_Bab1.pdf Download (124kB) | Preview |
|
Text
20062020020_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until 7 June 2024. Download (252kB) |
||
Text
20062020020_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until 7 June 2024. Download (132kB) |
||
Text
20062020020_Bab4.pdf Restricted to Registered users only until 7 June 2024. Download (727kB) |
||
|
Text
20062020020_Bab5.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text
20062020020_Daftar_pustaka.pdf Download (84kB) | Preview |
|
Text
20062020020_lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 7 June 2024. Download (526kB) |
Abstract
Perubahan kontrak PKP2B menjadi IUPK merupakan topik yang penting untuk di kaji lebih dalam.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengenaan pajak penjualan nilai pada kontraktor PKP2B, pengenaan pajak pertambahan nilai pada kontraktor IUPK dan dampak adanya Undang – undang Cipta Kerja pada Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Tambang Batubara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengekplorasi sumber informasi dari informan PT Kaltim Prima Coal. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa pembayaran pajak pertambahan nilai menjadi lebih ekonomis dibandingkan dengan pembayaran yang menggunakan pajak penjualan. Selain itu, Undang-undang Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemerintah. Studi ini juga menemukan fakta bahwa PT. Kaltim Prima Coal baru mulai menerapkan pajak pertambahan nilai pada 18 April 2022 dikarenakan menunggu adanya Undang-undang nomor 15 tahun 2022 sedangkan aturan untuk menerapkan pajak penjualan ada sejak November 2021 serta pada saat pergantian kontrak menjadi IUPK pada Januari 2022. Kontribusi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah, jika kontrak PKP2B atau IUPK berakhir dapat melakukan pembaharuan peraturan perpajakan dengan menerapkan pajak pertambahan nilai dan menjadikan batubara sebagai barang kena pajak.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5681.T3 Tax Accounting |
Divisions: | Faculty of Economic > Departement of Accounting |
Depositing User: | Shahnaz Arianne Amirah |
Date Deposited: | 07 Jun 2022 05:11 |
Last Modified: | 07 Jun 2022 05:11 |
URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/6816 |
Actions (login required)
View Item |