Lestari, Putri Diana (2022) Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text
18071010119_Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
18071010119_Bab1.pdf Download (627kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
18071010119_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until 20 April 2024. Download (453kB) |
|
|
Text (Bab 3)
18071010119_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until 20 April 2024. Download (448kB) |
|
|
Text (Bab 4)
18071010119_Bab4.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
18071010119_Daftar_pustaka.pdf Download (417kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
18071010119_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 20 April 2024. Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gelit jeneng adat kejawen dalam penetapan wali adhal, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan hingga kedudukan wali adhal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur, karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap wali adhal telah diatur di dalam hukum positif. Pengaturan wali adhal di dalam hukum positif hanya menyebutkan bahwa, wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab yang adhal apabila telah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan terhadap alasan permohonan wali adhal tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia. Pada titik tertentu, terdapat suatu permohonan wali adhal karena gelit jeneng, penetapan wali adhal tersebut didasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Sehingga, gelit jeneng dikesampingkan dalam penetapan wali adhal karena dianggap tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan. Dengan keluarnya penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama, kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | putri diana lestari | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Apr 2022 01:47 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Apr 2022 01:47 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/5887 |
Actions (login required)
 |
View Item |