TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Rosadi, Imron (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Preview	Text (Cover) 18071010040_Cover.pdf.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 18071010040_Bab 1.pdf.pdf Download (295kB) | Preview
	Text (Bab 2) 18071010040_Bab 2.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2025. Download (265kB)
	Text (Bab 3) 18071010040_Bab 3.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2025. Download (108kB)
	Text (Bab 4) 18071010040_Bab 4.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2025. Download (73kB)
Preview	Text (Daftar Pustaka) 18071010040_Daftar_Pustaka.pdf.pdf Download (115kB) | Preview
	Text (Lampiran) 18071010040_Lampiran.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2025. Download (3MB)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis membutuhkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas, oleh karena itu diperlukan kode etik dan lembaga etika Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan pelanggaran kode etik. DKPP dalam menjalankan kewenangannya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas terkait tinjauan yuridis Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis regulasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan aspek prosedur dan substansi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dengan aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahwa pengaduan pelanggaran kode etik yang diverifikasi dan dikabulkan melalui Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 bukan merupakan kewenangan DKPP. Demikian dalam memutus perkara, terdapat beberapa problematika seperti pengaduan telah dicabut oleh Pengadu dan pelaksanaan rapat pleno DKPP yang tidak sesuai dengan hukum acara DKPP. Kata Kunci: Pemilu, Kode Etik, Putusan DKPP, Hukum Acara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Kartika, Adhitya Widya NIDN0012019001 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	IR IMRON ROSADI
Date Deposited:	14 Apr 2022 06:03
Last Modified:	14 Apr 2022 06:03
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/5779

Actions (login required)

View Item