TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN ASAS ERGA OMNES PADA RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN WAKIL MENTERI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)

Putri, Adelia Rahmawati (2022) TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN ASAS ERGA OMNES PADA RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN WAKIL MENTERI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Preview	Text cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB I.pdf Download (608kB) | Preview
	Text (Bab 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
Preview	Text (Bab 4) BAB IV.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (430kB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi seiring berkembangnya zaman menciptakan putusan yang memuat norma baru (positive legislature). Hal ini berimplikasi terhadap asas erga omnes yang melekat pada setiap sifat putusan bahwasannya harus dipatuhi secara umum dan diindahkan lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri menunjukkan bahwasannya belum dipatuhi dan masih terjadi praktik rangkap jabatan wakil menteri pada tahun 2020. Penelitian ini akan menjawab terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan bersifat negative legislature atau positive legislature dan implikasi asas erga omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU�XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis yaitu penelitian yang menganalisis berbagai doktrin, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya dengan pendekatan konseptual dan perbandingan dengan negara lain yang mengandalkan penelitian kepustakaan sehingga dapat membuat sebuah argumentasi hukum yang relevan dan sesuai dengan konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya adanya putusan bersifat mengatur sudah sesuai dengan kewajiban hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding) untuk mengisi kekosongan hukum. Implikasi asas erga omnes terhadap putusan tersebut juga sudah berjalan dengan baik walaupun membutuhkan waktu cukup lama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan komposisi pada kementerian.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor MAHANANI, ANAJENG ESRI EDHI NIDN0028119103 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Adelia Rahmawati Putri
Date Deposited:	24 Jan 2022 02:31
Last Modified:	24 Jan 2022 02:31
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4677

Actions (login required)

View Item