SHINFANI KARTIKA WARDHANI, SHINFANI (2022) TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA TERHADAP TERDAKWA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
|
Text (Cover)
18071010015_cover.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
18071010015_Bab1.pdf Download (644kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
18071010015_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until 20 January 2024. Download (454kB) |
|
|
Text (Bab 3)
18071010015_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until 20 January 2024. Download (380kB) |
|
|
Text (Bab 4)
18071010015_Bab4.pdf Download (346kB) | Preview |
|
|
Text (daftar pustaka)
18071010015_Daftar_pustaka.pdf Download (370kB) | Preview |
Abstract
Pemeriksaan perkara korupsi dalam persidangan secara In Absentia atas Terdakwa DPO semata-mata bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Definisi dari Terdakwa DPO sendiri belum ada yang mengatur, termasuk KUHAP. Hukum acara dalam KUHAP tidak mengatur dan tidak mengenal serangkaian persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya mengatur dasar diperbolehkannya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa, dan tidak mengatur terkait hukum acara secara spesifik. Persoalannya ialah lantas hukum acara manakah yang digunakan dalam serangkaian pemeriksaan persidangan perkara korupsi secara In Absentia atas Terdakwa DPO dan apa pengaruh dari aturan tersebut. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hukum acara yang digunakan ialah sebuah kombinasi antara KUHAP dan UU PTPK. Eksistensi dari asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis berperan penting dalam hal ini dan dibuktikan dengan adanya aturan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK yang kemudian dikombinasikan dengan aturan serangkaian persidangan berdasarkan KUHAP, hingga dijadikan pedoman dalam pemeriksaan perkara korupsi secara In Absentia atas Terdakwa DPO. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait hukum acara tersebut. Pengaruh atau dampak dari aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman tersebut menimbulkan pengabaian hak-hak terdakwa karena tidak didasari dengan hukum acara yang diatur spesifik. Hal tersebut dapat berujung Miscarriage of Justice. Kerugian keuangan negara dalam hal ini tidak membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran keuangan negara bertambah. Dengan demikian telah menunjukkan bahwa bukti normatif tidak menggambarkan adanya kesesuaian dengan tujuan hukum negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana In Absentia menjadi urgensi sebagai ius constituendum berkaitan dengan hal ini. Pemeriksaan persidangan secara In Absentia pada perkara korupsi terhadap Terdakwa DPO saat ini tetap harus dilaksanakan dengan menggunakan ius constitutum yang ada sebagai upaya penegakan hukum di Negara Indonesia. Keyword: In Absentia, Hukum Acara, Dampak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | SHINFANI KARTIKA WARDHANI | ||||||||
| Date Deposited: | 20 Jan 2022 05:51 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Jan 2022 05:51 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4652 |
Actions (login required)
 |
View Item |