TRI AKHIRI, LAILIL (2022) PELAKSANAAN PERMOHONAN PENETAPAN ANAK TERLANTAR OLEH YAYASAN. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf Download (180kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (144kB) |
|
|
Text (BAB 3)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (31kB) |
|
|
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak selalu menguntungkan bagi sebagian orang mengakibatkan banyaknya anak terlantar. Keberadaan yayasan yakni yayasan panti asuhan sebagai lembaga sosial, menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Semua anak berhak atas status dirinya tidak terkecuali anak terlantar. Status hukum seseorang dapat dibuktikan melalui akta kelahiran. Dalam pengurusan akta bagi anak terlantar, anak yang bersangkutan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu sebagai anak terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya dan akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2014 dan tahun 2015 ialah untuk pengurusan akta anak yang bersangkutan yang harus melalui pembuktian di pengadilan sehingga mendapat penetapan sebagai anak terlantar. Di dalam pengajuan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan, pemohon melalui tahap pendaftaran permohonan, penerimaan permohonan, penetapan hari sidang, persidangan, dan pembacaan penetapan hakim. Di Pengadilan Negeri Surabaya, prosedur permohonan ini belum sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, karena terdapat 20 (dua puluh) perkara permohonan penetapan anak terlantar melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kedudukan anak terlantar tersebut hanya sebatas mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta perawatan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga memberikan tanggung jawab kepada yayasan berupa penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Tanggungjawab yang di berikan kepada yayasan untuk anak terlantar, mutlak ada karena bagian dari akibat hukum yang diterima terhadap anak yang memperoleh penetapan sebagaimana anak terlantar dari Pengadilan Negeri Surabaya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Jan 2022 05:14 | ||||||||
| Last Modified: | 18 Jan 2022 05:14 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4413 |
Actions (login required)
 |
View Item |