ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA MEDAN DAN PUTUSAN NOMOR 177 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBATALAN PENGESAHAN PERDAMAIAN PKPU PT. MOPOLI RAYA

Ziyad, Ahmad (2021) ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA MEDAN DAN PUTUSAN NOMOR 177 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBATALAN PENGESAHAN PERDAMAIAN PKPU PT. MOPOLI RAYA. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.

Preview	Other (COVER) Cover.PDF Download (3MB) | Preview
Preview	Other (BAB 1) 1.PDF Download (612kB) | Preview
	Other (BAB 2) 2.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (351kB)
	Other (BAB 3) 3.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (348kB)
Preview	Other (BAB 4) 4.PDF Download (204kB) | Preview
Preview	Other (DAFTAR PUSTAKA) Dapuos.PDF Download (420kB) | Preview
	Other (LAMPIRAN) Lam.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan dan putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta akibat hukum yang ditimbulkan karena putusan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dari kedua putusan yang diteliti, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Disparitas tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitor dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitor pailit. Terdapatnya disparitas tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pilar penegak keadilan, diberi keleluasaan untuk menafsirkan peraturan untuk menemukan hukum dalam perkara yang dihadapinya. Terhadap putusan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa debitor pailit dengan segala hukumnya. Debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum, harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Kata kunci : PKPU, Disparitas, Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor FITRIYAH, MAS ANIENDA TIEN NIDN0725097702 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Lisa Nadya Irawan
Date Deposited:	20 Dec 2021 02:51
Last Modified:	20 Dec 2021 02:51
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/3632

Actions (login required)

View Item