PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN JARING TRAWL (ILLEGAL FISHING ) DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TIMUR (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur)

Budiarta, I Nengah (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN JARING TRAWL (ILLEGAL FISHING ) DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TIMUR (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

[img]
Preview
Text (Cover)
COVER.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (324kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 January 2026.

Download (268kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 January 2026.

Download (163kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf

Download (34kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (104kB) | Preview

Abstract

Illegal fishing merupakan suatu bentuk tindak pidana dalam bidang perikanan. Kasus illegal fishing di wilayah Jawa Timur pada rentang waktu 2021 hingga 2023 mengalami penurunan kasus, tetapi secara penyelesaian kasusnya tidak tergolong naik. Data kasus illegal fishing ini didapat melalui penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari penegakan hukum tindak pidana illegal fishing menggunakan jaring trawl di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan ialah metode yuridis empiris dengan sumber data yang berasal dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Jatim masih belum cukup maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor, seperti cuaca yang tidak dapat ditentukan, birokrasi komunikasi dengan stakeholder yang memerlukan waktu cukup lama, alat utama sistem pertahanan yang masih belum cukup memadai, ketidaksetaraan sumber daya, sulitnya pengidentifikasian kapal yang telah melakukan illegal fishing, dan faktor kesadaran masyarakat yang terbilang masih rendah terhadap hukum. Namun, masing-masing dari faktor kendala tersebut telah memiliki upaya-upaya untuk mengatasinya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPUSPITOSARI, HERVINANIDN0601108501hervinaih@upnjatim.ac.id
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: I NENGAH BUDIARTA
Date Deposited: 15 Jan 2024 07:01
Last Modified: 15 Jan 2024 07:01
URI: http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/19862

Actions (login required)

View Item View Item