ANUGRAH PERDANA, KEVIN SEPTIAN (2023) URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE (PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN NO: 2022/OKTOBER/CLI-QT2XXXXX). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
19071010187_COVER.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
19071010187_BAB I.pdf Download (629kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
19071010187_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 21 December 2026. Download (447kB) |
|
|
Text (Bab 3)
19071010187_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 21 December 2026. Download (367kB) |
|
|
Text (Bab 4)
19071010187_BAB IV.pdf Download (110kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
19071010187_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (350kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 21 December 2026. Download (716kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menelaah kepastian hukum terkait objek transparansi dalam pinjaman online dengan menelaah terkait pengaturan terkait bunga dalam pinjaman online sekaligus melakukan analisa terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX. Selain itu juga menelaah terkait akibat hukum bagi penerima pinjaman yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi Bungan dengan melihat sisi perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah terhadap peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual hukum (conceptual approach). Sumber data bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa pengaturan hukum terkait bunga dalam pinjaman online masih belum mewujudkan kepastian hukum. Realita dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX menunjukkan bahwa belum terdapat transparansi bunga yang dengan demikian terdapat kewajiban sebagaimana di atur dalam undang-undang yang belum dipenuhi. Akibat hukum bagi penerima pinjaman online yang tidak terpenuhi hak atas transparansi bunga berujung melahirkan wanprestasi yang itu merugikan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum diwujudkan. Perlindungan hukum represif dapat diupayakan konsumen yang dirugikan dengan melakukan pengaduan dan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penjatuhan hukuman tersebut melekat menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk melaksanakannya Kata Kunci: Tranparansi, Pinjaman Online, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | kevin septian anugrah perdana | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Dec 2023 09:24 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Dec 2023 09:24 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/19111 |
Actions (login required)
 |
View Item |