Alfianti, Mutiara Bella (2023) PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP “TERRITORIALISM” DI INDONESIA DAN PRINSIP “MODIFIED UNIVERSALISM” DI KOREA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
18071010097_COVER.pdf Download (9MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
18071010097_BABI.pdf Download (589kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
18071010097_BABII.pdf Restricted to Registered users only until 26 July 2026. Download (493kB) |
|
|
Text (BAB III)
18071010097_BABIII.pdf Restricted to Registered users only until 26 July 2026. Download (206kB) |
|
|
Text (BAB IV)
18071010097_BABIV.pdf Restricted to Registered users only until 26 July 2026. Download (11kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
18071010097_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (251kB) | Preview |
Abstract
Di era globalisasi ini, unsur-unsur internasional dalam kepailitan atau kebangkrutan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kegiatan para pelaku usaha tidak hanya berdomisili pada 1 (satu) negara saja, tetapi tidak terbatas untuk kelangsungan serta perkembangan usahanya. Tatkala mana kegiatan pelaku usaha ini tidak terbatas pada hanya satu negara, perlu diimbangi dengan pengaturan-pengaturan terkait hukum keperdataannya, tidak terkecuali niaga atau komersial yang mampu mengakomodir pada negara di mana subjek hukum menjalankan usahanya serta mengakomodir apabila kegiatan tersebut terjadi lintas negara. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana acuan dalam penulisan saya adalah perundang-undangan negara Indonesia dan Korea Selatan yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (the DRBA). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dari penulisan ini dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan lintas batas negara, yang mana Indonesia belum dapat mengakomodir kepentingan dari kreditur sehingga perlu adanya payung hukum terbaru untuk melindungi hak-hak dari para kreditur dalam perkara kepailitan lintas batas, serta Korea Selatan yang telah melakukan berbagai pembaharuan pengaturan dengan adanya pengakuan, court-to-court coordination, serta melakukan nota kesepahaman dengan pengadilan negara asing lain.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Mutiara Bella Alfianti | ||||||||
| Date Deposited: | 26 Jul 2023 06:29 | ||||||||
| Last Modified: | 26 Jul 2023 06:29 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/16454 |
Actions (login required)
 |
View Item |