Assolich, Tsania Manzil (2023) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Perkara Penggelapan yang dilakukan Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.
|
Text (Cover)
19071010041_cover.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
19071010041_Bab 1.pdf Download (634kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
19071010041_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2026. Download (516kB) |
|
|
Text (Bab 3)
19071010041_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2026. Download (182kB) |
|
|
Text (Bab 4)
19071010041_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2026. Download (164kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
19071010041_Daftar Pustaka.pdf Download (386kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
19071010041_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2026. Download (1MB) |
Abstract
Restorartive justice merupakan perwujudan penegakan hukum kepada pihak yang berperakara dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dimasyarakat. Pelaksanaan restorartive justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memfokuskan keefisiensi tugas sekaligus wewenang Jaksa Agung pada penegakkan hukum, dimana harus menyesuaikan asas cepat, sederhana, dan biaya tak mahal dilakukan dengan mandiri agar terwujudnya keadilan atas dasar hukum sekaligus hati nurani. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Mojokerto berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghetian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menggali yang menjadi faktor penghambat pada implementasinya dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi kepustakaan/dokumen, observasi dan wawancara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto merupakan instansi yang mengupayakan perkara pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian dengan restorative justice. Pengimplementasiannya terhadap tindak pidana penggelapan serta kemunculan faktor penghambat dan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait restorartive justice menjadi permasalahan utama dalam penulisan judul yang penulis angkat. Kesimpulan didapati dari analisis adalah mengetahui pemenuhan syarat dan ketentuan implementasi restorartive justice terhadap tindak pidana penggelapan yang berhasil dan hambatan yang diperoleh dalam implementasinya serta upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam pengimplementasian restorartive justice pada tindak pidana penggelapan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | tsania manzil assolich | ||||||||
| Date Deposited: | 24 May 2023 06:23 | ||||||||
| Last Modified: | 24 May 2023 06:23 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/13505 |
Actions (login required)
 |
View Item |