Fina, Lutfiana Al adawiah (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TAS TERKENAL YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI KEMENKUMHAM JAWA TIMUR). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
19071010235_Cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
19071010235_Bab1.pdf Download (738kB) | Preview |
|
Text (BAB 2)
19071010235_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (459kB) |
||
Text (BAB 3)
19071010235_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (217kB) |
||
Text (BAB 4)
19071010235_Bab4.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (13kB) |
||
|
Text (Daftar Pustaka)
19071010235_Daftar Pustaka.pdf Download (297kB) | Preview |
|
Text (Lampiran)
19071010235_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan di pasaran. Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku, serta wawancara dari beberapa sumber yang terkait. Analisa data menggunakan analisa kualitatif kuantitatif sebagai acuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan di pasaran yaitu dengan cara mendaftarkan merek tersebut ke Kemenkumham agar mendapatkan perlindungan hukum. Faktor yang menyebabkan masyarakat menjual tas dengan menggunakan merek terkenal yang dipalsukan yaitu mulai dari faktor gaya fashion, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam hukum. Kemenkumham mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian serta pelaporan serta penyuluhan hukum di masyarakat. Maka dari itu, dengan masih banyaknya masyarakat yang masih menjual belikan tas dengan menggunakan merek terkenal, maka kemenkumham tidak melaksakanan tugas serta fungsi yang ada. Kendala dari adanya hal tersebut yaitu dikarenakan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat terkait pelanggaran merek. Maka dari itu, solusinya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran merek, serta pelanggaran merek yang tertera pada UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Dipalsukan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
Depositing User: | Fina Lutfiana Al adawiah | ||||||||
Date Deposited: | 30 Jan 2023 08:21 | ||||||||
Last Modified: | 30 Jan 2023 08:21 | ||||||||
URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/11933 |
Actions (login required)
View Item |