MAULANA, IQBAL (2022) PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
1571010085_cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text (Bab1)
1571010085_Bab1.pdf Download (386kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab2)
1571010085_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2026. Download (316kB) |
|
|
Text (Bab3)
1571010085_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2026. Download (332kB) |
|
|
Text (Bab4)
1571010085_Bab4.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
1571010085_Daftar_Pustaka.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
1571010085_lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2026. Download (2MB) |
Abstract
Lahirnya beberapa Lembaga – Lembaga non-struktural adalah sebagai tanda bahwa berkembangnya tata negara Indonesia hal ini sebagai responsibilitas terhadap permasalahan yang ada. Komisi pemberantasan korupsii merupakan salah satu Lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 hal ini lahir karena telah menjalarnya budaya korupsi pada penyelenggara negara, tak terkecuali dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki karakteristik independen dalam melaksanakan tugasnya yaitu harus terhindar dari intervensi kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara. Namun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari sorotan publik karena sering kali dianggap bisa abuse of power. Undang -undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan Dewan Pengawas KPK yang diharapkan bisa melaksanakan fungsi check and balances, hal ini tentunya menjadi sejarah baru terhadap penegakan hukum korupsi, yang mana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang setara dengan pimpinan KPK serta kewenangan yang diberikan terhadap Dewan Pengawas KPK juga cukup sentral. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketatanegaraan,
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Iqbal Maulana Cahyono Putro | ||||||||
| Date Deposited: | 09 Jan 2023 04:43 | ||||||||
| Last Modified: | 09 Jan 2023 04:43 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/10773 |
Actions (login required)
 |
View Item |