PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

ARTA H.GULTOM, ALEXANDER (2020) PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR. Other thesis, UPN Jawa Timur.

[img]
Preview
Text (Cover)
Cover.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 1)
Bab I.pdf

Download (485kB) | Preview
[img] Text (Bab 2)
Bab II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (204kB)
[img] Text (Bab 3)
Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (166kB)
[img] Text (Bab 4)
Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (9kB)
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf

Download (109kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (456kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap maladministrasi yang terjadi pada pelayanan pertanahan di Kota Surabaya. Penegakan hukum yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap maladministrasi tersebut yang terjadi di BPN Kota Surabaya diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur sebagai hasil akhir terhadap pemeriksaan laporan yang diterima dan terbukti telah terjadi maladministrasi yang selanjutnya diberikan kepada Instansi terlapor yaitu dalam hal ini BPN Kota Surabaya dengan kesimpulan yang ada di dalamnya termasuk arahan atau rekomendasi yang diberikan kepada BPN Kota Surabaya. Adapun dalam bentuk-bentuk sanksi yang diberikan terhadap Instansi yang melakukan maladministrasi, perlu ditambahi dengan sanksi tertulis yang diberikan juga oleh Ombudsman RI berupa teguran langsung ataupun tidak langsung terhadap siapapun pejabat publik yang terbukti melakukan tindakakan maladministrasi di setiap laporan yang terjadi maladministrasi meskipun laporan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berat namun tetap diperlukan sanksi tertulis sebagai tambahannya agar berdampak langsung terhadap pejabat publik yang melakukan tindakan maladministrasi agar merasa sedikit jera dan menjadi contoh pejabat sekitarnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama sehingga dapat mengurangi tindakan maladministrasi khususnya pada pelayanan pertanahan di Kota Surabaya. Kata Kunci : Maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Penegakan Hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorAliwarman, FauzulNIDK0705028202UNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User: Users 13 not found.
Date Deposited: 20 Nov 2020 10:23
Last Modified: 20 Nov 2020 10:23
URI: http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/639

Actions (login required)

View Item View Item