KEDUDUKAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Imron, Moch (2022) KEDUDUKAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Preview	Text (Cover) 18071010117_Cover.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 18071010117_Bab 1.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (Bab 2) 18071010117_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 13 September 2025. Download (102kB)
	Text (Bab 3) 18071010117_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 13 September 2025. Download (83kB)
Preview	Text (Bab 4) 18071010117 Bab 4.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 18071010117_Daftar Pustaka.pdf Download (9kB) | Preview
	Text (Lampiran) 18071010117_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 13 September 2025. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Keputusan Bersama Kedudukan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon pada sengketa Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau library research yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan latarbelakang terbentuknya SKB UU ITE dan Perppu yaitu terjadi kegentingan dan waktu yang terbatas serta tujuan dibentuknya demi menyelesaikan gangguan serta melindungi masyarakat. Selain itu SKB UU ITE juga merupakan alternatif lain dalam hal terjadinya diskresi sehingga dapat menggantikan peran Perppu dalam penyelesaian masalah di masyarakat dan KTUN yang dapat dinyatakan batal atau tidak sah, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, tidak mengeluarkan keputusan. Surat Keputusan Bersama dianggap bermasalah ketika tidak memenuhi syarat syah dari suatu keputusan tata usaha negara Kata Kunci : Surat Keputusan Bersama, Beschiking, Regelling

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Edhi M, Anajeng Esri NIDN0028118103 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Moch Imron
Date Deposited:	13 Sep 2022 08:48
Last Modified:	13 Sep 2022 08:48
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/9040

Actions (login required)

View Item