FAHREZI, GILANG ARI (2022) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH ADVOKAT DALAM KEPENTINGAN MEMBELA HAK KLIEN (Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
|
Text (COVER)
18071001115_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
18071010115_BAB 1.pdf Download (329kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
18071010115_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 7 September 2025. Download (150kB) |
|
|
Text (BAB 3)
18071010115_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 7 September 2025. Download (144kB) |
|
|
Text (BAB 4)
18071010115_BAB 4.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text (DAFPUS)
18071010115_DAFPUS.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
18071010115_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 7 September 2025. Download (975kB) |
Abstract
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum bagi Advokat dalam Putusan Nomor 819/Pid.B/2016/PN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis yang dimana lebih menekankan pada pemaparan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam putusan (Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby) terdapat advokat yang di pidana pasal pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Surat tersebut berbentuk surat pengaduan pelanggaran kode etik notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) demi kepentingan hak hukum kliennya. Dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003, profesi Advokat telah memiliki undang undang khusus yang mengatur profesinya. Hal positif yang dapat ditarik dari pengaturan undang undang ini adalah diberikannya kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Kewenangan-kewenangan vital seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap Advokat yang dahulu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, telah diserahkan kepada masyarakat Advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat. Setiap Advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, terutama sebagai penegak hukum. Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal tersebut setidaknya ada 3 poin batasan hak imunitas yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu Itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya, Kepentingan pembelaan klien, Dalam sidang pengadilan. Kata Kunci : Advokat, Itikad Baik, Hak Imunitas
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | GILANG ARI FAHREZI | ||||||||
| Date Deposited: | 07 Sep 2022 08:41 | ||||||||
| Last Modified: | 07 Sep 2022 08:41 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/8956 |
Actions (login required)
 |
View Item |