RIZKI PUSPITASARI, SABRINA (2020) LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PUTUSAN NO.4/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA SURABAYA DENGAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) MENURUT UDANGUNDANG NO. 37 TAHUN 2004. Other thesis, UPN Jawa Timur.
|
Text (Cover)
Cover.pdf Download (506kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
Bab I.pdf Download (126kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB) |
|
|
Text (Bab 3)
Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB) |
|
|
Text (Bab 4)
Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dimana yang berwenang dalam mengajukan permohonan ialah Kementerian Keuangan sebagai lembaga pengawas Perusahaan milik Negara, Permasalahan yang ingin diangkat penulis mengenai Legal Standing Pemohon dalam Putusan Nomor 4/pdt.suspkpu/2018/PN.Niaga Surabaya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines dengan Krediturnya, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, jurnal ataupun artikel dan teori-teori serta konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legal Standing dari pemohon Penundaan Kewajiban Utang dan juga akibat hukum dari putusan ini dengan menggunakan metode yuridis Normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dengan adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Merpati Nusantara Airlines terbebas dari Kepailitan dan perusahaan penerbangan tersebut dapat beroperasi kembali, melalui Homologasi yang ada perusahaan ini mendapatkan suntikan dana dari mitra perusahaan baru, dengan beroperasinya kembali maka perusahaaan tersebut dapat melunasi utang-utangnya kepada para Krediturnya, termasuk pegawai dan mantan pegawai perusahaan tersebut. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Legal Standing
| Item Type: | Thesis (Other) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Users 13 not found. | ||||||||
| Date Deposited: | 24 Nov 2020 09:21 | ||||||||
| Last Modified: | 24 Nov 2020 09:21 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/757 |
Actions (login required)
 |
View Item |