PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DITINJAU DARI TEORI PARAMETER KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI)

Putri, Intan Nabila (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DITINJAU DARI TEORI PARAMETER KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Preview	Text 18071010028_cover.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 18071010028_Bab1.pdf Download (625kB) | Preview
	Text (bab 2) 18071010028_Bab2.pdf Restricted to Registered users only until June 2024. Download (362kB)
	Text (bab 3) 18071010028_Bab3.pdf Restricted to Registered users only until June 2024. Download (328kB)
	Text (bab 4) 18071010028_Bab4.pdf Restricted to Registered users only until June 2024. Download (199kB)
Preview	Text 18071010028_Daftar_pustaka.pdf Download (416kB) | Preview
	Text (lampiran) 18071010028_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until June 2024. Download (1MB)

Abstract

Korupsi merupakan tindakan kotor dan keji yang membawa dampak buruk bagi masa depan suatu negara. Terlebih saat ini korupsi juga dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang seharusnya menegakkan hukum yang ada, tetapi pada kenyataannya menciderai hukum. Pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai kurang efektif karena beberapa faktor. Banyak celah yang dapat dijadikan alasan untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam salah satu putusan mengenai Aparat Penegak Hukum yang melakukan korupsi juga masih ditemukan adanya ketidakadilan dalam alasan yang meringankan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasilnya adalah terdapat kelemahan pada hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang korupsi. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh beberapa lembaga dalam menangani korupsi merupakan suatu celah yang besar untuk melemahkan hukum di Indonesia. Sehingga menyebabkan penegakan aturan untuk korupsi dinilai masih belum bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari parameter yang terdapat di dalam Teori Parameter Keadilan yang dibagi menjadi Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural. Dengan adanya ketidakadilan dan kelemahan hukum yang mengatur korupsi tersebut, maka diperlukan pembaharuan dalam hukum Indonesia terutama yang mengatur tentang korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Puspitosari, Hervina NIDN0601108501 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Ms Intan Nabila Putri
Date Deposited:	10 Jun 2022 08:10
Last Modified:	10 Jun 2022 08:10
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/6981

Actions (login required)

View Item