CHELSYA SINAGA, VEREN (2020) TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE. Other thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
Cover.pdf Download (928kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
Bab I.pdf Download (597kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB) |
|
|
Text (Bab 3)
Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB) |
|
|
Text (Bab 4)
Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Download (523kB) | Preview |
Abstract
Prostitusi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk memperdagangkan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi jawaban atas persoalan prostitusi yang terjadi. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan variasi prostitusi dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan gampang yakni melalui media secara online. Keberadaan pasal dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kemudian dirasakan tidak lagi memiliki relevansi dengan berbagai kejahatan prostitusi yang semakin modern saat ini. Penekanan dibuatnya pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP adalah menghukum mereka yang menjadi mucikari/germo/calo/penyedia jasa, dan kedudukan wanita pekerja seks komersil sebagai korban. Tetapi, dengan perkembangan prostitusi modern memberikan akses yang luas bahkan tidak hanya kepada mucikari/germo/calo/penyedia jasa sebagai pelaku, wanita pekerja seks komersil juga adalah bagian dari pelaku apabila menjual dirinya sendiri atas kemauan dan bukan paksaan dari orang lain. Atas dasar itulah kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai prostitusi online ini. Hasil dari penelitian ini adalah menguraikan rumusan pasal 296 dan 506 KUHP dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang lebih khusus dan kemudian menguraikan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum prostitusi online serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana prostitusi online Kata Kunci : Prostitusi Online.
| Item Type: | Thesis (Other) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Users 13 not found. | ||||||||
| Date Deposited: | 21 Nov 2020 12:14 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Nov 2020 12:14 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/697 |
Actions (login required)
 |
View Item |