Subagiyo Rustamhadi, Selviana Wahyuni (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
18071010182_cover.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
18071010182_Bab 1.pdf Download (307kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
18071010182_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2025. Download (258kB) |
|
|
Text (Bab 3)
18071010182_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2025. Download (213kB) |
|
|
Text (Bab 4)
18071010182_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2025. Download (11kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
18071010182_Daftar Pustaka.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
18071010182_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 23 May 2024. Download (3MB) |
Abstract
Peraturan Menteri Hukum dan Ham menetapkan kebijakan Pembebasan Bersyarat (Asimilasi) kepada Narapidana untuk menanggulangi dan memutus rantai penyebaran wabah Covid 19 yang sangat masif di seluruh rutan maupun lapas yang ada di Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu dilakukan pengundangan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Metode penelitian adalah metode yuridis empiris yang mengorelasikan terhadap data dalam lapangan selaras terhadap masalahnya di riset dengan mengambil data lapangan sebagai sumber data utama. Dan mengunakan dasar yuridis dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 guna melakukan penelitiaan ke Lapas Kelas II B Mojokerto. Berdasarkan hasil mewawancarai terhadap Pihak Lapas II Mojokerto Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dikatakan belum tercapai dengan baik, karena masih belum efektif secara keseluruhan,
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Selviana Wahyuni Subagiyo Rustamhadi | ||||||||
| Date Deposited: | 23 May 2022 08:19 | ||||||||
| Last Modified: | 23 May 2022 08:19 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/6148 |
Actions (login required)
 |
View Item |