PENDEKATAN THRESHOLD QUANTITY POLICY SEBAGAI INSTRUMEN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE

Khozin, Anisa Unuf (2026) PENDEKATAN THRESHOLD QUANTITY POLICY SEBAGAI INSTRUMEN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE. Masters thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 24068020007_Cover.pdf Download (4MB)
	Text (Bab 1) 24068020007_Bab 1.pdf Download (473kB)
	Text (Bab 2) 24068020007_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 8 September 2029. Download (368kB)
	Text (Bab 3) 24068020007_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 8 September 2029. Download (335kB)
	Text (Bab 4) 24068020007_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 8 September 2029. Download (263kB)
	Text (Daftar Pustaka) 24068020007_Daftar Pustaka.pdf Download (283kB)
	Text (Lampiran) 24068020007_Lampiran .pdf Restricted to Registered users only until 8 September 2029. Download (3MB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika jenis metamphetamine (sabu) di Indonesia masih menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika. Tidak adanya parameter yang jelas untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar menyebabkan terjadinya disparitas putusan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan threshold quantity policy dalam sistem pemidanaan di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), British Columbia (Kanada), dan Indonesia, serta merumuskan penerapan threshold quantity policy sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika jenis metamphetamine di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia telah menerapkan kebijakan ambang batas kuantitas narkotika sebagai indikator objektif untuk membedakan pengguna dengan pengedar, sehingga mampu mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna, menekan disparitas pemidanaan, dan memperkuat orientasi rehabilitasi. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan ambang batas yang tegas sehingga masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan threshold quantity policy dalam sistem hukum Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan pemidanaan yang proporsional, mengurangi overkriminalisasi terhadap pecandu, serta memperkuat implementasi rehabilitasi sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Kata Kunci: threshold quantity policy, kepastian hukum, pemidanaan, pecandu narkotika, rehabilitasi.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: