KONSTRUKSI HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM KONDISI KEKOSONGAN ORGAN PERSEROAN AKIBAT BERAKHIRNYA MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PUTRA, GEIGIANSYAH AULIA (2026) KONSTRUKSI HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM KONDISI KEKOSONGAN ORGAN PERSEROAN AKIBAT BERAKHIRNYA MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS. Masters thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (COVER - TESIS GEIGI) cover geigiansyah fix (2).pdf Download (5MB)
	Text (BAB I - TESIS GEIGI) BAB I - TESIS GEIGIANSYAH.pdf Download (582kB)
	Text (BAB II - TESIS GEIGI) BAB II - TESIS GEIGIANSYAH.pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2029. Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB III - TESIS GEIGI) BAB III - TESIS GEIGIANSYAH.pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2029. Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB IV - TESIS GEIGI) BAB IV - TESIS GEIGIANSYAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA - TESIS GEIGI) DAFTAR PUSTAKA- TESIS GEIGIANSYAH.pdf Download (188kB)
	Text (lampiran - geigiansyah) lampiran geigiansyah-dikompresi (1).pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2029. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam menelaah kedudukan hukum pemegang saham serta merumuskan konstruksi hukum ideal pada proses pengajuan permohonan penetapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke Pengadilan Negeri saat terjadi kekosongan organ perseroan (organless company) secara mutlak. Kekosongan organ mengakibatkan kelumpuhan administratif sehingga perseroan kehilangan kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum sah, termasuk ketiadaan wewenang memanggil RUPS. Penelitian yuridis normatif ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan analisis memperlihatkan mengenai dalam keadaan darurat, kedudukan hukum pemegang saham beralih menjadi pemegang hak penuntut darurat (derivative like standing), sehingga berhak langsung memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri tanpa melewati prosedur permintaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah demisioner. Konstruksi hukum ideal diwujudkan melalui peran aktif institusi pengadilan ketika melangsungkan penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan asas ius curia novit untuk mengatasi kekosongan norma operasional dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penetapan pengadilan yang dihasilkan bersifat final, mengikat, dan konstitutif, yang berfungsi memberikan legitimasi hukum penuh bagi pemegang saham agar melangsungkan RUPS dengan mandiri demi menyelamatkan keberlangsungan entitas usaha dari ancaman kelumpuhan tata kelola (deadlock)

Item Type:	Thesis (Masters)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor ANGGRIAWAN, TEDDY PRIMA NIDN0025049103 teddyprima.ih@upnjatim.ac.id
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Magister Law
Depositing User:	GEIGIANSYAH AULIA PUTRA
Date Deposited:	19 Aug 2026 07:27
Last Modified:	19 Aug 2026 07:32
URI:	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/58655

Actions (login required)

View Item