ANALISIS YURIDIS PERATURAN MODIFIKASI GAME OLEH PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS GTA SAN ANDREAS INDONESIA)

Naibaho, Kristoforus Pedro (2026) ANALISIS YURIDIS PERATURAN MODIFIKASI GAME OLEH PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS GTA SAN ANDREAS INDONESIA). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 22071010351.-Cover.pdf Download (15MB)
	Text (BAB 1) 22071010351.-Bab 1.pdf Download (572kB)
	Text (BAB 2) 22071010351.-Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (369kB) \| Request a copy
	Text (BAB 3) 22071010351.-Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (392kB) \| Request a copy
	Text (BAB 4) 22071010351.-Bab 4.pdf Download (129kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 22071010351.-Daftar Pustaka.pdf Download (144kB)
	Text (LAMPIRAN) 22071010351.-Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan pesat industri gim digital telah memicu fenomena modifikasi gim (modding) oleh pihak ketiga yang sering kali bersinggungan dengan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum modifikasi gim oleh pihak ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan fokus studi pada kasus GTA San Andreas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk membedah ambivalensi antara kreativitas komunitas dan kontrol korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi gim merupakan karya turunan (derivative work) yang tidak memiliki landasan legalitas karena tidak memenuhi syarat kumulatif berupa izin tertulis dan pengalihan hak dari pemegang hak cipta primer. Praktik modifikasi ini terbukti melanggar hak moral dan ekonomi pencipta asli, serta secara teknis melanggar Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 karena melibatkan pelumpuhan sarana kontrol teknologi melalui teknik rekayasa balik. Selain itu, ditemukan adanya benturan antara batasan kaku dalam End User License Agreement (EULA) dengan realitas toleransi industri yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi komunitas kreatif digital. Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukannya perumusan parameter objektif mengenai konsep kepentingan yang wajar dan adopsi lisensi inklusif untuk menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan ruang inovasi digital di Indonesia.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: