Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara

Manurung, Celine Tamarauly (2026) Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 22071010116.-Sampul.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) 22071010116.-BAB1.pdf Download (518kB)
	Text (Bab 2) 22071010116.-BAB2.pdf Restricted to Repository staff only until 22 July 2029. Download (382kB)
	Text (Bab 3) 22071010116.-BAB3.pdf Restricted to Repository staff only until 22 July 2029. Download (265kB)
	Text (Bab 4) 22071010116.-BAB4.pdf Download (209kB)
	Text (Daftar Pustaka) 22071010116.-DAFTARPUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text (Lampiran) 22071010116.-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 22 July 2029. Download (2MB)

Abstract

Sengketa batas tanah merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan akibat perbedaan persepsi mengenai letak dan batas bidang tanah. Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN memberikan mekanisme penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai mekanisme namun belum optimal karena masih ditemui berbagai hambatan seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, ketidaklengkapan dokumen, serta perbedaan kepentingan para pihak. Selain itu, hasil kesepakatan belum memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesukarelaan para pihak. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi melalui penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi dan kedudukan hukum hasil kesepakatan mediasi agar mampu memberikan kepastian hukum.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: