Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan Nomor 464/Pid.B/LH/PN Mtr)

Nababan, Febyola Putri (2026) Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan Nomor 464/Pid.B/LH/PN Mtr). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) 22071010014.-COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 22071010014.-BAB I.pdf Download (540kB)
	Text (BAB II) 22071010014 .-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (361kB)
	Text (BAB III) 22071010014.-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (443kB)
	Text (BAB IV) 22071010014.-BAB IV.pdf Download (273kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 22071010014.-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (301kB)
	Text (LAMPIRAN) 22071010014.-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (1MB)

Abstract

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, penerapan prinsip strict liability sering menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi mengesampingkan unsur kesalahan. Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 464/Pid.B/LH/2022/PN Mtr yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas perbuatan dumping limbah ke laut yang dilakukan dalam kondisi darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam peraturan tindak pidana lingkungan hidup serta mengkaji ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan hidup, sedangkan strict liability pada dasarnya diterapkan dalam ranah perdata untuk pembebanan ganti rugi. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji belum menguraikan secara memadai unsur kesalahan dan kondisi darurat yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana lingkungan hidup tetap harus mempertimbangkan pembuktian kesalahan guna mewujudkan keadilan substantif.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: