Dewi, Ervina Anisa (2026) RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (Cover)
SKRIPSI COVER FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB I.pdf Download (469kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 2 June 2029. Download (390kB) |
|
|
Text (Bab III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 2 June 2029. Download (385kB) |
|
|
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Korupsi sebagai extraordinary crime memiliki karakteristik yang kompleks, terorganisir, dan sulit dibuktikan, sehingga diperlukan strategi pembuktian khusus melalui peran justice collaborator dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan ratio decidendi hakim dalam menetapkan status justice collaborator meskipun terdakwa memiliki karakteristik yang relatif serupa. Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status justice collaborator serta perbedaan ratio decidendi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan dan penelaahan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan status justice collaborator dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap kualitas kerja sama terdakwa, urgensi dan relevansi keterangan yang diberikan, serta penafsiran terhadap kriteria justice collaborator berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan konsisten guna menciptakan kepastian hukum dalam penetapan status justice collaborator pada perkara tindak pidana korupsi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Ervina Anisa Dewi | ||||||||
| Date Deposited: | 02 Jun 2026 08:12 | ||||||||
| Last Modified: | 02 Jun 2026 08:12 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/53484 |
Actions (login required)
 |
View Item |