ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PEMBAJAKAN MEREK (TRADEMARK SQUATTING) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Lutdiawanto, Dicky Pratama (2026) ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PEMBAJAKAN MEREK (TRADEMARK SQUATTING) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (371kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2029. Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2029. Download (259kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2029. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pendaftaran merek di Indonesia serta praktik pembajakan merek (trademark squatting) dalam sistem pendaftaran merek setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis ini berangkat dari kenyataan bahwa prinsip first to file memang memberikan kepastian hukum administratif, namun dalam praktiknya masih membuka celah bagi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang merugikan pemilik merek asli terutama merek terkenal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem yang berlaku telah menyediakan perlindungan preventif melalui penolakan, pengumuman, keberatan, dan pemeriksaan substantif, serta perlindungan represif melalui gugatan pembatalan, praktik pembajakan merek masih tetap terjadi akibat lemahnya filter administratif dan beratnya beban pembuktian pada pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan penguatan berupa reformulasi kebijakan lewat penerbitan peraturan teknis yang mewajibkan pendaftar melampirkan pernyataan itikad baik dengan didukung bukti-bukti konkret mengenai aktivitas usaha riil agar prinsip first to file tidak disalahgunakan oleh pihak yang memanfaatkan celah administratif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar NIDN0022038806 aldira.ih@upnjatim.ac.id
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Dicky Pratama Lutdiawanto
Date Deposited:	07 May 2026 04:07
Last Modified:	07 May 2026 04:17
URI:	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/51615

Actions (login required)

View Item