IMPLIKASI YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5/YUR/PDT/2018 TERHADAP PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA

Rusmalina, Rita (2026) IMPLIKASI YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5/YUR/PDT/2018 TERHADAP PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I SKRIPSI.pdf Download (404kB)
	Text (BAB II) BAB II SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 3 March 2029. Download (281kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) BAB III SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 3 March 2029. Download (166kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV SKRIPSI.pdf Download (115kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 3 March 2029. Download (5MB) \| Request a copy

Abstract

Sertifikat ganda atas tanah yang sama merupakan salah satu dari banyaknya macam sengketa atas tanah yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam sistem hukum di Indonesia atas tanah yang merujuk pada UU 5/1960 dan PP 24/1997, telah diatur tata cara memperoleh hak atas tanah dengan cara yang dianggap sah secara hukum, yakni melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak melalui proses penerbitan sertifikat. Akan tetapi, praktiknya permasalahan sertifikat ganda tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pada penelitian ini, Penulis melakukan kajian dengan menggunakan metode normatif yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, studi kasus pada putusan yang terkait, pserta penggunaan pendekatan asas dalam hukum perdata. Melalui penelitian ini, Penulis bertujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 dalam memandang timbulnya sengketa sertifikat ganda. Selanjutnya, dalam penelitian ini Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, pertama penggunaan bahasa dalam UU 5/1960 masih kaku sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh majelis hakim, kedua PP 24/1997 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, ketiga telah banyak putusan yang mengikuti Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018, namun masih terdapat yang tidak mengikutinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang sertifikat hak atas tanah.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: