Analisis Urgensi Kebutuhan Policy Brief Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Di Indonesia

JATMIKO, WIDYANTO DWI (2026) Analisis Urgensi Kebutuhan Policy Brief Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Di Indonesia. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf Download (899kB)
	Text (Bab 2) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2029. Download (816kB)
	Text (Bab 3) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2029. Download (873kB)
	Text (Bab 4) BAB IV.pdf Download (506kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (547kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2029. Download (2MB)

Abstract

Naskah akademik bukan hanya syarat formal, tetapi juga menjadi acuan kebijakan. Namun, tidak semua produk hukum di Indonesia diwajibkan menggunakan naskah akademik. peraturan bupati sebagai salah satu peraturan kepala daerah tidak memiliki kewajiban tersebut. Peraturan bupati yang dapat diterbitkan tanpa kajian akademis, menjadikan peraturan bupati rentan tumpang tindih dengan regulasi lain dan berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan membuka ruang bagi lahirnya regulasi yang lemah dari sisi akademis. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap bahwa policy brief memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem pembentukan peraturan bupati di Indonesia karena mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah, proses pengambilan keputusan hukum dan menjadi media efektif untuk mentransformasikan hasil kajian empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif. Melalui pendekatan berbasis bukti, policy brief memperkuat rasionalitas setiap keputusan hukum di tingkat daerah. Policy brief menjamin agar produk hukum kepala daerah tetap berakar pada pertimbangan ilmiah yang objektif. Perbandingan antara policy brief dan naskah akademik menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Naskah akademik berperan memberikan legitimasi hukum dan struktur argumentatif yang lengkap, sedangkan policy brief memberikan dimensi praktis dalam penerjemahan data menjadi kebijakan konkret. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas substansi dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: