PRINSIP ULTRA PETITA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparatif antara Indonesia dan Chile)

Adiwibowo, Shafira Medica Aulya (2026) PRINSIP ULTRA PETITA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparatif antara Indonesia dan Chile). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) 21071010184_COVER.pdf Download (3MB)
	Text (BAB 1) 21071010184_BAB 1.pdf Download (269kB)
	Text (BAB 2) 21071010184_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 20 January 2029. Download (206kB) \| Request a copy
	Text (BAB 3) 21071010184_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 20 January 2029. Download (217kB) \| Request a copy
	Text (BAB 4) 21071010184_BAB 4.pdf Download (130kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 21071010184_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)
	Text (LAMPIRAN) 21071010184_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 20 January 2029. Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Keberadaan larangan Ultra Petita dalam penegakan hukum pidana hanya sebatas larangan memutus perkara diluar dakwaan. Batasan larangan tersebut ada pada yurisprudensi yang masih memperbolehkan hakim menggunakan prinsip Ultra Petita sepanjang pengelompokan pidana yang diputus tidak lebih tinggi dari pengelompokan pidana dalam dakwaan. Tidak terdapat pengaturan terkait larangan hakim memutus melebihi tuntutan pidana penuntut umum. Padahal jika dilihat dari prosedurnya, tuntutan pidana tersebut memiliki proses yang cukup panjang dan memakan waktu. Keberadaan analisis hukum penuntut umum untuk menentukan tuntutan pidana menjadi kurang efisien dan justru memperlambat jalannya persidangan. Melalui studi komparatif dengan KUHAP milik Chile, ditemukan beberapa ius constituendum yang relevan dengan permasalahan ini. Pertama adalah keterlibatan jaksa terhadap perkara pidana sejak laporan ada. Kedua adalah adanya pengaturan larangan dan batasan Ultra Petita terhadap putusan yang melebihi tuntutan pidana. Ketiga dilakukan apabila pengaturan kedua tidak diterapakan yaitu dihapusnya proses analisis hukum untuk menentukan tuntutan pidana oleh penuntut umum. Tuntutan pidana diajukan didalam surat dakwaan sehingga persidangan lebih efisien.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: