PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)

FAFIRULLOH, MONICA CECILLILA (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (cover) 19071010085 - cover.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 19071010085 - BAB I.pdf Download (284kB)
	Text (BAB II) 19071010085 - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (226kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) 19071010085 - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (221kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) 19071010085 - BAB IV.pdf Download (108kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 19071010085 - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB)
	Text (LAMPIRAN) 19071010085-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (23MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar yuridis dan penerapan hukum dalam perkara PT Merial Esa, serta menilai implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan tata kelola perusahaan guna mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kajian dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingannya. Salah satu bentuk kejahatan korporasi (corporate crime) yang sering terjadi adalah tindak pidana penyuapan, yang pada hakikatnya dapat merugikan keuangan negara, mencederai prinsip integritas, serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha.Contoh konkret dari kejahatan korporasi tersebut dapat dilihat dalam perkara yang melibatkan PT Merial Esa. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI, PT Merial Esa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penyuapan kepada pejabat negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi melalui kebijakan, keputusan, maupun tindakan pengurusnya. Oleh karena itu, korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana penyuapan patut dikenakan konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: