RECHTSVACUUM DALAM MASA TRANSISI PEMBATALAN HOMOLOGASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg)

Masadi, Melody Angel (2025) RECHTSVACUUM DALAM MASA TRANSISI PEMBATALAN HOMOLOGASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

[img] Text
New Cover Skripsi.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB I SKRIPSI.pdf
Download (218kB)
[img] Text
BAB II SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2029.
Download (166kB)
[img] Text
BAB III SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 January 2029.
Download (202kB)
[img] Text
BAB IV SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 January 2029.
Download (121kB)
[img] Text
Daftar Pustaka Skripsi.pdf
Download (127kB)
[img] Text
Lampiran Skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2029.
Download (5MB)

Abstract

Peristiwa hukum yang muncul dalam Putusan Nomor 2/Pdt.SusHomologasi/2024/PN Niaga Smg terkait perkara PKPU dan Kepailitan yang dialami oleh PT. Sri Rejeki Isman menunjukkan adanya rechtsvacuum atau kekosongan hukum dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004. Rechtsvacuum ini tertuang dalam masa transisi pasca pembatalan Perjanjian Homologasi hingga akhirnya dinyatakan pailit secara final setelah adanya upaya Hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang tepat terkait pengaturan masa transisi pembatalan Perjanjian Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengombinasikan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan adanya penegasan arti “lalai” dalam Pasal 170 ayat (2) UU KPKPU, pentingnya pemenuhan syarat dan kelengkapan bukti dalam pengajuan pembatalan Perjanjian Homologasi, kewajiban adanya peringatan tertulis atau somasi, perlunya verifikasi wanprestasi oleh Hakim Pengawas, kejelasan kedudukan kurator dan direksi, kehadiran manajer interim dalam perkara pembatalan Perjanjian Homologasi, serta pengaturan mengenai status karyawan selama masa transisi, perlindungan pemasok, hak pelanggan, dan keberlanjutan kontrak-kontrak yang ada.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User: Melody Masadi
Date Deposited: 19 Jan 2026 06:45
Last Modified: 19 Jan 2026 06:45
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/48834

Actions (login required)

View Item View Item