IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN TEKNOLOGI OTONOM PADA KENDARAAN DARAT TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Al Farizi, Zaidan Nabil (2026) IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN TEKNOLOGI OTONOM PADA KENDARAAN DARAT TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

[img] Text
SKRIPSI_COVER_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_22071010155 (2).pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB 1)
SRIPSI_BAB 1_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026-8-64.pdf

Download (492kB)
[img] Text (BAB 2)
SRIPSI_BAB 2_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2029.

Download (331kB)
[img] Text (BAB 3)
SRIPSI_BAB 3_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2029.

Download (874kB)
[img] Text (BAB 4)
SRIPSI_BAB 4_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026.pdf

Download (184kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
SRIPSI_DAFTAR PUSTAKA_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026.pdf

Download (179kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
SRIPSI_LAMPIRAN_ZAIDAN NABIL AL FARIZI_2026.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2029.

Download (2MB)

Abstract

Kemajuan teknologi Kendaraan Otonom (Autonomous Vehicles) menciptakan tantangan hukum baru di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih bertumpu pada paradigma pengemudi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian pengangkutan kendaraan otonom serta pergeseran prinsip pertanggungjawaban di tengah kekosongan regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengangkutan kendaraan otonom tetap sah dan mengikat berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, karakteristik teknis kendaraan otonom yang meniadakan peran manusia memaksa terjadinya transformasi prinsip pertanggungjawaban dari berbasis kesalahan (fault-based liability) menjadi tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal ini disebabkan sulitnya pembuktian unsur kelalaian pada sistem algoritma oleh konsumen. Implikasinya, bentuk perjanjian bertransformasi menjadi kontrak baku elektronik yang wajib menjamin keselamatan mutlak tanpa mencantumkan klausula eksonerasi demi kepastian hukum dan perlindungan penumpang.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User: Zaidan Al Farizi
Date Deposited: 19 Jan 2026 07:28
Last Modified: 19 Jan 2026 07:28
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/48800

Actions (login required)

View Item View Item