Analisis Yuridis terhadap Sita Marital Tanpa Perceraian sebagai Perlindungan Hukum atas Harta Bersama (Studi Putusan No. 3246/Pdt.G/2024/PA.Bks)

Kurnia, Iftitah (2025) Analisis Yuridis terhadap Sita Marital Tanpa Perceraian sebagai Perlindungan Hukum atas Harta Bersama (Studi Putusan No. 3246/Pdt.G/2024/PA.Bks). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 21071010193-cover.pdf Download (18MB)
	Text (Bab 1) 21071010193-bab1.pdf Download (457kB)
	Text (Bab 2) 21071010193-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2029. Download (293kB)
	Text (Bab 3) 21071010193-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2029. Download (253kB)
	Text (Bab 4) 21071010193-bab4.pdf Download (229kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010193-daftarpustaka.pdf Download (209kB)
	Text (Lampiran) 21071010193-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 7 January 2029. Download (4MB)

Abstract

Tiap-tiap rumah tangga, pasti ada saja polemiknya, manalagi persoalan ekonomi, layak halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 3246/Pdt.G/2024/PA.Bks terkait sita marital tanpa perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum atas harta bersama. Lewat metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), alhasil terkuak, legal reasoning Majelis Hakim dibangun dari keprogresifan, kontekstualitas, serta keberpihakan kepada keadilan substantif namun menjunjung tinggi martabat hukum. Sedang implikasi yuridis putusan ini antara lain, bagi Pemohon, hak ekonominya terlindungi, dikantonginya hak mengawasi lalu lintas harta bersama, pun mendapati alat bukti autentik untuk klaim aset juga prospek hukum esok hari. Bagi Termohon, meski tetap berhak mengajukan upaya hukum, ruang kendali geraknya dibatasi, pelanggaran akannya berkonsekuensi. Bagi Harta, yang dikabulkan oleh Hakim melekat status “tersita” di bawah pengawasan pengadilan, sita tersebut lalu harus diwartakan kepada lembaga bersangkutan agar efektif. Terkemudian, harta yang tidak dapat diterima di perkara a quo, itu res judicata. Adapun Hakim memberi kelonggaran untuknya diajukan setelah memperoleh kejelasan status hukum.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: