PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAKI GUNUNG SELAKU WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

POERWA, KRISNA KRAMA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAKI GUNUNG SELAKU WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JATIM.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf Download (848kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) Bab 1-converted.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (Bab 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 27 January 2024. Download (251kB)
	Text (Bab 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 27 January 2024. Download (221kB)
Preview	Text (Bab 4) BAB 4.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-converted.pdf Download (96kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 January 2024. Download (653kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pendaki gunung selaku wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurudis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dengan data kepustakaan yang diperoleh berdasarkan dari perundang – undangan dan literaturr - literatur atau buku - buku resmi beserta data penunjang seperti wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data skunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pendaki gunung selaku wisatawan adalah dengan melihat sistem pihak pengelola kawasan wisata pendakian yang seharusnya sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan bagi pendaki gunung selaku wisatawan. Untuk itu perlunya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dengan lebih meneliti hak dan kewajiban pendaki gunung selaku wisatawan serta pihak pengelola kawasan wisata pendakian. Dan jika telah terjadi kecelakan bagi pendaki gunung selaku wisatawan maka dapat dilakukan perlindungan hukum secara represif, yang lebih mengutamakan ke bentuk pertanggung jawaban dari pihak pengelola kawasan wisata pendakian seperti evakuasi dan asuransi biaya pengobatan bagi pendaki gunung selaku wisatawan. Jika dalam upaya tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan, maka pendaki gunung selaku wisatawan dapat membuat gugatan dengan melampirkan dasar perbuatan melawan hukum pihak pengelola kawasan wisata pendakian di pengadilan negeri setempat. Kata Kunci : Hukum, Pendaki Gunung Selaku Wisatawan, Kepariwisataan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email UNSPECIFIED Tien F, Mas Anienda NIDN0725097702 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Sri Nur Azizah
Date Deposited:	28 Jan 2022 02:11
Last Modified:	28 Jan 2022 02:11
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4846

Actions (login required)

View Item