Implementasi Perlindungan Hukum Pemilik Nomor Darurat Yang Ditagih Hutang Debt Collector Melalui Telepon Akibat Wanprestasi Debitor (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)

Wicaksana, Daffa Aji (2025) Implementasi Perlindungan Hukum Pemilik Nomor Darurat Yang Ditagih Hutang Debt Collector Melalui Telepon Akibat Wanprestasi Debitor (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (486kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (419kB) \| Request a copy
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (387kB) \| Request a copy
	Text (Bab IV) bab IV.pdf Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (258kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 2028. Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemilik nomor darurat yang menjadi sasaran penagihan hutang oleh Debt Collector pinjaman online akibat wanprestasi debitor. Fenomena tersebut kerap menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi karena pemilik nomor darurat bukanlah pihak yang terikat secara hukum dalam perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach dan case study yang dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surabaya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara dengan pihak OJK Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penagihan kepada pemilik nomor darurat oleh Debt Collector pinjaman online melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK meliputi perlindungan preventif, melalui pengawasan dan pembatasan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara fintech, serta perlindungan represif, berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan OJK terhadap etika penagihan untuk menjamin keamanan data pribadi serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: