TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024)

Ramadhan, Dimas Syahputra (2025) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

	Text (cover) 19071010131.-cover.pdf Download (2MB)
	Text (bab1) 19071010131.-bab1.pdf Download (404kB)
	Text (bab2) 19071010131.-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2028. Download (364kB)
	Text (bab3) 19071010131.-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2028. Download (370kB)
	Text (bab4) 19071010131.-bab4.pdf Download (173kB)
	Text (daftar pustaka) 19071010131.-daftarpustaka.pdf Download (218kB)
	Text (lampiran) 19071010131.-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2028. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan (Dapil 2) Tahun 2024 yang dipicu oleh ketidaksesuaian antara Formulir C (Hasil TPS) dan Formulir D (Hasil Kecamatan) pada 35 TPS di tujuh desa. Dengan metode hukum normatif mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada Putusan MK No. 261/2024 serta Putusan DKPP No. 69/2024 penelitian menelusuri kronologi, dasar hukum, serta implikasi yuridis dan etis penyelenggaraan. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran perolehan suara yang merugikan Partai PAN dan menguntungkan Partai Demokrat, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perbaikan dan putusan untuk 15 TPS, MK memerintahkan Penghitungan Surat Suara Ulang, sementara DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada sejumlah PPK dan merehabilitasi beberapa komisioner KPU. Analisis menegaskan bahwa inkonsistensi teknis termasuk perbedaan kapasitas sistem Sirekap (KPU) dan Rumah Data (Bawaslu) mengikis asas Luber Jurdil, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Rekomendasi mencakup integrasi platform rekapitulasi, percepatan implementasi korektif oleh KPU/Bawaslu, dan penguatan mekanisme pengawasan etik untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: