Pinastika, Hendrawan (2017) Perlindungan Hukum Bagai WNI Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (479kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (545kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (407kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (403kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Download (315kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum bagi WNI bila tidak memiliki bukti surat hak atas tanah bukan sertifikat dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang kehilangan surat bukti hak atas tanah bukan sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, data sekunder yang terdiri dari buku teks hukum hak atas tanah, buku teks hukum pendaftaran tanah, buku teks hukum agraria, buku metode penelitian hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi WNI yang kehilangan bukti surat hak atas tanah bukan sertifikat dapat melakukan pembuktian kepemilikan dengan memberikan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan syarat ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan bagi pemegang kepemilikan hak atas tanah yang kehilangan bukti tertulis bukan sertifikat dapat melakukan pembukuan hak tidak berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon atau pendahulunya sesuai pada Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran hak atas tanah agar dapat berjalan sesuai mekanisme prosedur yang telah ditentukan. Selain itu masyrakat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani masalah pertanahan yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah bukan sertifikat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 00:55 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2022 00:55 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4465 |
Actions (login required)
 |
View Item |