Siskandar, Septian Juniardi (2019) KEDUDUKAN HUKUM HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PEMUKA MASYARAKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI SAMPANG). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf Download (553kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (352kB) |
|
|
Text (BAB 3)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (342kB) |
|
|
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (197kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (417kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian berjudul Kedudukan Hukum Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Pemuka Masyarakat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Sampang). Penelitian dengan mengajukan permasalahan Bagaimana kedudukan hukum hibah yang dibuat di hadapan pemuka masyarakat tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan Upaya hukum apakah yang di tempuh oleh ahli waris yang haknya atas bagian harta waris dirugikan. Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Hibah orang tua kepada anak selama penghibah dalam keadaan sehat, hibah diberikan tidak lebih 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah dan hibah kepada anak tersebut tidak dicabut, maka kedudukan anak ketika orang tuanya meninggal dunia, masing-masing anak sebagai ahli waris tetap mendapatkan haknya, karena hibah kepada anak kandung diperhitungkan sebagai warisan dan pembagiannya adalah adil kecuali bagian anak bungsu. Ahli waris dirugikan jika hibah diberikan lebih 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah, penghibah dalam keadaan sakit, atau hibah yang diperhitungkan sebagai bagian waris tersebut ternyata merugikan ahli waris lain karena menerima kurang dari bagian yang seharusnya diterima (kecuali bagian anak bungsu). Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama didasarkan atas ketentuan Pasal 49 UU Pengadilan Agama. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Hibah, Ahli Waris
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 00:55 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2022 00:55 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4384 |
Actions (login required)
 |
View Item |