TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

Lutfiah, Puput (2025) TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jatim.

	Text (COVER) COVER SKRIPSI.pdf Download (18MB)
	Text (BAB I) BAB 1 SKRIPSI_PUPUT LUTFIAH_21071010337.pdf Download (297kB)
	Text (BAB II) BAB 2 SKRIPSI_PUPUT LUTFIAH_21071010337.pdf Restricted to Repository staff only until 17 September 2027. Download (10MB)
	Text (BAB III) BAB 3 SKRIPSI_PUPUT LUTFIAH_21071010337.pdf Restricted to Repository staff only until 17 September 2027. Download (284kB)
	Text (BAB IV) BAB 4 SKRIPSI_PUPUT LUTFIAH_21071010337.pdf Restricted to Repository staff only until 17 September 2027. Download (72kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_PUPUT LUTFIAH_21071010337.pdf Download (101kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tindak pidana Obstruction of Justice dalam penanganan kasus korupsi, dengan fokus pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa dalam kasus ini mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana Obstruction of Justice berdasarkan Pasal 21 UU TIPIKOR. Jaksa berfokus pada tindakan Terdakwa yang secara sengaja menghalangi proses hukum, seperti menyembunyikan keberadaan Tersangka, menyembunyikan aset, mengubah identitas barang bukti, serta memberikan bantuan logistik dan komunikasi. Tindakan-tindakan tersebut secara langsung memenuhi unsur-unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Namun, meskipun fakta persidangan menunjukkan keterlibatan Terdakwa yang juga memenuhi unsur penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan pembantuan (Pasal 56 KUHP), Jaksa tidak menggunakan pasal-pasal tersebut dalam dakwaan, hal tersebut menunjukkan penggunaan dakwaan tunggal. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam perkara ini sudah tepat, namun penegakan hukum akan lebih komprehensif jika disertai penerapan pasal-pasal KUHP mengenai penyertaan dan pembantuan, mengingat adanya petunjuk kuat keterlibatan pihak lain dalam perbuatan terdakwa.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: