Prasetyo, Moch Dimas (2019) Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Sidoarjo. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (259kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (340kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (180kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (328kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Download (149kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (2MB) |
Abstract
Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota. Tujuan dari Skripsi ini adalah (1) Mengetahui Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL yang belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. (2) Mendiskripsikan Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penataan dan pemberdayaan PKL, Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang tertuang didalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, dalam pemberdayaannya dilakukan oleh tim penataan dibantu dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai prosedur penataan dalam pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL sekaligus penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan PKL. Salah satu prosedur yang telah dijalankan dengan baik adalah pendataan PKL sedangkan pada prosedur lainnya belum berjalan dengan maksimal. (2) Implikasi penerapan Perda Kabupaten Sidoarjo yang timbul dalam Penataan Dan Pemberdayaan PKL ialah masalah kapasitas administrasi dan pengelolaan data baru PKL pada setiap tahunnya, kurang tersediannya tempat relokasi PKL mengakibatkan relokasi berjalan tidak merata, selain itu penertiban yang dilakukan Satpol PP masih adanya ketimpangan perda salah satunya ada perda yang penertibannya harus menyediakan solusi penataan dan pada sisi perda lain penertiban PKL tanpa perlu menyediakan solusi penataan. Sehingga upaya pemecahannya yang dilakukan Pemerintah Daerah Sidoarjo ialah dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama antar instansi yang terkait demi terwujudnya penataan dan pemberdayaan PKL yang maksimal. Selain itu PKL diberikan kesempatan untuk berjualan badan jalan dalam waktu tertentu dan hari tertentu.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Jan 2022 00:33 | ||||||||
| Last Modified: | 18 Jan 2022 00:33 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4284 |
Actions (login required)
 |
View Item |