Ramadhan, Syarendra Rachmat (2019) PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (COVER)
cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
bab 1.pdf Download (524kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (528kB) |
|
|
Text (BAB 3)
bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (450kB) |
|
|
Text (BAB 4)
bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (214kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
daftar pustaka.pdf Download (329kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (3MB) |
Abstract
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dan faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Sumber yang diperoleh dari literatur dan perUndang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM. Apabila diberikan pidana tambahan pemecatan bebarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, maka pencabutan hak-hak tersebut diatur pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku dan telah diatur dalam Pasal 85- 87 KUHPM, sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal rata-rata disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, banyak hutang, jenuh dengan peraturan atau ingin bebas, memiliki wanita idaman lain (WIL). Faktor internal disebabkan oleh kurangnya bimbingan mental (Bintal), krisis kepemimpinan, dan pisah dengan keluarga. Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Tindak Pidana Desersi, Pasal 85-87 KUHPM
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Jan 2022 00:33 | ||||||||
| Last Modified: | 18 Jan 2022 00:33 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4281 |
Actions (login required)
 |
View Item |