Ilyas, Adam (2022) URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
|
Text (Cover)
COVER.pdf Download (756kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 1)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (436kB) | Request a copy |
|
|
Text (Bab 2)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (177kB) | Request a copy |
|
|
Text (Bab 3)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (493kB) | Request a copy |
|
|
Text (Bab 4)
BAB IV.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text (Dapus)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2024. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan sebagai extraordinary crime, sehingga dalam penanganannya harus dengan cara-cara yang khusus. Di Indonesia, korupsi mengalami perkembangan baik mengenai modus, bentuk, dan motif. Dengan perkembangan tersebut Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai anti korupsi (UNCAC), akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga dilakukan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi tersebut. Salah satu bentuk korupsi yang belum ada dalam hukum positif Indonesia adalah mengenai Treding in Influence. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Hasilnya adalah terjadi kekosongan hukum terkait pengaturan Trading in Influence di Indonesia, padahal telah ada kasus-kasus yang merupakan perbuatan korupsi dengan bentuk Trading in Influence. Tidak adanya pengaturan mengenai bentuk korupsi Trading in Influence dalam hukum positif Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali menggunakan delik suap. Padahal antara Suap dan Trading in Influence merupakan dua bentuk tindak pidana korupsi yang berbeda. Jika suap subyek pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara dan harus berkaitan dengan kewenangannya, sedangkan Trading in Influence subyek pelakunya dapat siapa saja baik public official maupun bukan merupakan public official asal dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Pada hakikatnya Trading in Influence merupakan delictum sui generis (tindak pidana yang berdiri sendiri) sehingga seharusnya jika dalam satu rangkaian melakukan Trading in Influence, maka seluruh pelaku harus masuk dalam kualifikasi melakukan tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan bukan merupakan bagian dari suap. Dengan kekosongan hukum tersebut, maka diperlukan pengaturan (trading in influence) melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Adam Ilyas | ||||||||
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 05:42 | ||||||||
| Last Modified: | 17 Jan 2022 05:42 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4246 |
Actions (login required)
 |
View Item |