PEMBERIAN DISPENSASI BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1838/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG)

AL MAHYA, YAAFI'AH (2025) PEMBERIAN DISPENSASI BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1838/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

[img] Text (COVER)
COVER.pdf

Download (2MB)
[img] Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (250kB)
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only until 9 September 2027.

Download (91kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only until 9 September 2027.

Download (181kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only until 9 September 2027.

Download (29kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (167kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only until 9 September 2027.

Download (3MB)

Abstract

Penelitian yang membahas perihal pengajuan proses dispensasi kawin yang ditinjau dari unsur prespektif hukum perkawinan di Negara Indonesia. Perubahan ketentuan dalam mengajukan dispensasi menunjukan adanya pergeseran dari syarat pengajuan dispensasi. Sebelum dilakukanya perubahan mengenai syarat dan proses pengajuanya cenderung lebih mudah untuk dilakukan, setelah adanya perubahan prosedur pengajuanya semakin diperketat dan lebih memfokuskan pada upaya untuk melindungi anak tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan suatu pendekatan kualitatif yaitu dengan menerapkan metode seperti studi kepustakaan dan melakukan perbandingan regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan revisi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukan pernyataan adanya alat bukti saksi yang harusnya merupakan sebagai syarat wajib sebagai pembuktian atas adanya syarat alasan mendesak dan bukti lain yang menguatkan persidangan harus dikabulkan dan tidak ada jalan lain. Memberikan pertimbangan lain seperti melihat kondisi psikologis, dan fisik dari anak tersebut. Namun, dalam praktiknya akan beresiko terhadap penyalahgunaan jika proses tersebut tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hasil dari penelitian ini diperlukan adanya regulasi baru adanya pengawasan, sosialisasi pihak masyarakat, dan memberi upaya perlindungan anak yang lebih optimal dengan menekankan adanya dampak serius jika perkawinan dini dilakukan. Kata Kunci : Pemberian Dispensasi Perkawinan, Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
UNSPECIFIEDMAEYANGSARI, DESSYNIDNdessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: nada nada nada
Date Deposited: 09 Sep 2025 08:10
Last Modified: 09 Sep 2025 08:10
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/42363

Actions (login required)

View Item View Item